Para buruh menuntut pemerintah menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta menolak “penjajahan” baru dalam bentuk investasi asing di Indonesia.
Di Jakarta, sedikitnya sekitar 20.000 buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Menggugat (ABM) mengancam akan menduduki Istana Merdeka. Mereka memulai aksi dari Lapangan Banteng, Bundaran HI, dan berkumpul di depan Istana Merdeka.
Saat ini, ratusan buruh dari sejumlah komponen serikat pekerja mulai memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan Patung Tani di Jakarta Pusat.
Hingga berita ini diturunkan Jl Thamrin dan Jl Sudirman lumpuh karena dipenuhi oleh peserta demonstrasi dan hanya jalur busway yang berfungsi. Arus lalu lintas dialihkan dari Bundaran HI ke arah Kebon Kacang, Tanah Abang.
Sementara itu, ratusan aparat keamanan bersiaga di sekitar Istana Merdeka menunggu kedatangan massa demonstran.
Dari pengamatan di lapangan, mulai pukul 10.00 WIB, sekitar 500 buruh dengan menggunakan 10 bus telah berkumpul di Patung Tani, Jalan Ridwan Rais, dengan membawa berbagai atribut dan juga spanduk yang menyerukan perbaikan kesejahteraan pekerja.
Selain menggunakan bus, ratusan buruh tersebut menggunakan kendaraan roda dua dalam menjalankan aksi demonstrasi tersebut. Mereka berkumpul di depan gedung bekas kantor Badan Meteorologi dan Geofisika, Kwitang.
Hal tersebut mengakibatkan puluhan kendaraan yang melintasi kawasan Patung Tani harus berjalan lambat karena hampir setengah lajur jalan digunakan untuk kendaraan massa demonstran. Untuk mencegah semakin parahnya kemacetan lalu lintas, pihak kepolisian memperbolehkan kendaraan pribadi dan umum yang menuju arah Senen dari Kebon Sirih melewati jalur Bus TransJakarta.
Badan Pengurus Nasional (BPN ABM) Budi Wardoyo yang dikonfirmasi SH, Selasa (1/5) pagi, menjelaskan bahwa tujuan aksi mereka kali ini adalah meminta kepada pemerintah untuk memberlakukan standar upah layak nasional. “Pemerintah harus memberlakukan standar upah layak nasional yang besarnya minimal Rp 3,2 juta per bulan yang berlaku dari Sabang hingga Merauke,” kata Budi.
Dia juga meminta kepada pemerintah untuk merevisi UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dengan mencantumkan jaminan kepastian kerja, yakni menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Budi menilai keterpurukan ekonomi Indonesia yang terjadi saat ini disebabkan sikap pemerintah yang terlalu memanjakan investasi asing.
Sementara itu, International Transport Worker Federation-ITWF Indonesia (Federasi Buruh Tranportasi Internasional) hari ini memperingati hari buruh sedunia dengan melakukan mogok kerja selama lima menit. Koordinator ITWF untuk Indonesia, Hanafi Rustandi, yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa sebanyak 75.000 buruh di sektor tranportasi yang ada di wilayah Jabodetabek tepat pukul 10.00 WIB melakukan mogok bekerja secara massal selama lima menit di tempat kerja mereka masing-masing.
Meski tidak melakukan aksi turun ke jalan, aksi mogok kerja yang dilakukan buruh tranportasi tersebut, ungkap Hanafi, merupakan bentuk penolakan mereka terhadap sistem ketenagakerjaan di Indonesia yang masih memberlakukan sistem kerja kontrak dan outsourcing.
Dari pengamatan SH, di depan Gedung Depnakertrans di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, ratusan aparat keamanan telah disiagakan untuk mengantisipasi demo buruh pada peringatan hari buruh internasional. Personel gabungan tersebut terdiri dari aparat kepolisian dari Polres Jakarta Selatan yang dibantu dari personel Polda Metro Jaya serta puluhan petugas trantib dan linmas dari Pemerintah Kota Jakarta Selatan.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Sisno Adiwinoto kepada SH meminta masyarakat menghindari Istana Negara, Bunderan Hotel Indonesia, Monas, Gedung DPR/MPR RI, Balai Kota DKI Jakarta, Kantor Departemen Tenaga Kerja Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat dan Patung Tani, Menteng, Jakarta Pusat serta kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Ini adalah hak para buruh, untuk melaksanakan inspirasinya. Oleh karena itu, polisi wajib melakukan pengamanan terhadap para buruh tersebut. Pengamanan oleh polisi ini juga dilakukan oleh setiap polda. Namun untuk 1 Mei ini, khusus pengamanan ektra ketat terhadap Polda Metro Jaya,” katanya lagi.
Namun, polisi akan menindak tegas setiap buruh yang berbuat onar pada perayaan Hari Buruh Internasional ini.
Tokoh Buruh
Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sebelumnya mengumpulkan tokoh gerakan buruh dalam mengantisipasi aksi sekitar 30.000 buruh dalam peringatan Hari Buruh Sedunia, Selasa (1/5). Tokoh buruh ini diundang hadir dalam pertemuan dengan Muspida DKI Jakarta, Senin (30/4) di Balaikota.
Sutiyoso usai pertemuan dengan tokoh buruh mengatakan pihaknya mengundang mereka dalam rangka koordinasi. Aksi buruh tidak dihambat atau dilarang asal tidak melakukan kerusakan atas fasiltas umum maupun bus. Selain itu, jangan sampai mereka disusupi provokator dalam aksi unjuk rasa.
Kapolda Metro Jaya Adang Firman mengatakan untuk mengantisipasi aksi buruh yang diperkirakan sekitar 30.000 orang dari sekitar 13 organisasi, disiagakan sekitar 18.000 personel. Jumlah akan berkembang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Liliek AS secara terpisah kepada SH mengatakan pihaknya siap membantu Polda. Berapa yang akan disiapkan dan diperbantukan tergantung permintaan Polda. “Kita siap bantu Polda,” kata Liliek.
Datang dari Botabek
Dari Kota dan Kabupaten Bekasi diperkirakan sekitar 4.000 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Mereka bergabung dengan ratusan ribu buruh sewilayah Jabotabek.
Koordinator FSPMI Obon Tabroni yang ditemui SH, Selasa (1/5) pagi, menjelaskan buruh yang tergabung dalam demo hari ini sebagian berangkat dari kawasan industri yang berangkat dari beberapa kawasan industri dengan bus.
Salah satu tuntutan buruh dari Bekasi agar pemerintah menolak Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI) yang saat ini tengah dalam proses dimana tujuh kawasan industri di Kabupaten Bekasi akan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia.
Dari Bogor dilaporkan sekitar seribu buruh/pekerja dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) cabang Bogor, Selasa, berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan buruh lainnya dalam memperingati hari buruh.
Dari Tangerang, sekitar 15.000 buruh dari sejumlah aliansi buruh di Tangerang bergerak menuju Istana Negara dan DPRD Provinsi Banten. Mereka menuntut adanya perbaikan guna meningkatkan kesejahteraan kaum buruh. Sejumlah titik yang kini menjadi lokasi berkumpulnya buruh diantaranya, sepanjang ruas Jalan Gatot Subroto, Jatiuwung, Jalan Daan Mogot, Kebon Besar, Batuceper, dan di halaman kantor pusat pemerintahan Kota Tangerang, Jalan Satria Sudirman.
Aktivis dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Ngadih, menyatakan sekitar 3.000 buruh dari GSBI Tangerang akan berkumpul bersama aliansi buruh lainnya di Bundaran Hotel Indonesia, sebelum kemudian bergerak menuju Istana Negara. Sedikitnya ada 25 tuntutan yang akan diusung buruh guna menjadi “PR” pemerintah.
“Hal paling dasar adalah menstandarkan gaji buruh dengan kebutuhan hidup layak, yaitu sebesar Rp. 3 juta perbulan, revisi UU No 13 Tahun 2003, menghapuskan ketentuan kontrak bagi buruh dan menjadikan hari buruh (1 Mei-red) sebagai hari libur nasional,” ujar Ngadinah.
Ditempat terpisah, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN), Pramuji menegaskan bahwa pihaknya dengan total sekitar 1.500 buruh akan bergerak menuju DPRD Banten guna menyarakan tuntutan yang sama. “Kami sengaja membagi rute dan tujuan aksi, agar aspirasi yang kami emban dapat tersebar secara merata,” ujarnya.
Sementara itu, sekitar 90.000 buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Seluruh Indonesia justru memilih untuk tidak menggelar aksi turun ke jalan. Mereka memutuskan untuk bekerja sebagaimana biasa sambil menyampaikan aspirasi lewat cara dialog atau seminar.
“Banyak cara yang bisa dilakukan guna menyampaikan aspirasi tanpa harus turun ke jalan. Pada peringatan hari buruh tahun ini, kami memilih menggelar dialog dan seminar saja,” ujar Sugianto, Ketua Sektor Kimia Energi dan Pertambangan SPSI Tangerang.
Sumber Berita : SINAR HARAPAN
