Pemerintah sebaiknya menyusun draf baru yang lebih fokus mengantisipasi pengemplangan pesangon oleh perusahaan padat karya yang rentan masalah,” kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Rekson Silaban di Jakarta, Selasa (25/9).Menurut Rekson, sebenarnya tanpa RPP Pesangon pun sudah banyak perusahaan besar yang mencadangkan dana pesangon sesuai ketentuan dan membayarnya kepada korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Persoalan yang muncul selama ini terjadi pada perusahaan yang bisnis intinya bergantung pada pesanan dari perusahaan lain.“Sebagian perusahaan, kan, tidak bermasalah dengan besaran iuran pencadangan. Jadi, lebih baik RPP Pesangon diarahkan pada perusahaan kecil yang memang rentan terhadap kasus PHK,” kata Rekson.Salah satu hal dalam RPP tentang Pesangon yang ditentang keras oleh serikat buruh adalah penetapan 5 kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pekerja sebagai batas atas penghitungan besaran pesangon.Hal itu berarti, hanya pekerja bergaji Rp 5,5 juta per bulan yang berhak menerima pesangon utuh berdasarkan RPP Pesangon. Penetapan itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja bergaji di atas Rp 5,5 juta.
UU diskriminatif
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Sjukur Sarto mengatakan, perhitungan itu diskriminatif dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Menurut Sjukur, prinsip dasar hukum perlindungan buruh adalah batas minimal, bukan batas maksimal.“Jika pemerintah tetap mengesahkan RPP Pesangon, seminggu setelahnya kami akan berunjukrasa,” kata Sjukur.Atas berbagai gugatan itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno menegaskan, prinsip 5 PTKP jadi faktor pengali jaminan pesangon. Dasar itu diambil karena 99 persen dari 90 juta pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan.“Bagi pekerja bergaji lebih Rp 5,5 juta per bulan, tetap berhak mendapat pesangonnya sesuai UU ketenagakerjaan. Jadi, tidak ada kebijakan yang diskriminatif,” kata Erman.
Sumber Berita :
