Mantan Mennakertrans di era Presiden Megawati Soekarnoputri ini dengan tegas juga menolak tawaran damai (islah) dari kubu Sjukur Sarto, kecuali membubarkan kepengurusan DPP hasil kongres yang dinilai illegal. "Mereka harus membubarkan diri dulu, baru diselesaikan," tuturnya menjawab wartawan di sela rapat konsultasi dan koordinasi K-SPSI di Puncak, Bogor, kemarin malam.
Rapat yang dipimpin Jacob Nuwa Wea, selain dihadiri 5 pengurus DPP yang masih tersisa (ketua umum, sekjen serta dua ketua dan bendahara) ini juga dihadiri 15 ketua DPD dari 28 DPD K-SPSI di seluruh Indonesia serta 11 ketua dari 18 Federasi anggota K-SPSI.Ketua DPD lainnya dari luar Jawa berhalangan hadir karena kesulitan transportasi, tapi menyatakan tetap mendukung kepemimpinan Jacob Nuwa Wea sampai berlangsungnya kongres SPSI Februari 2008.
Menurut Jacob, kongres yang dilakukan Sjukur Sarto tidak sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama. Yakni hasil Rakernas K-SPSI Februari 2007 yang menetapkan kongres VII K-SPSI akan dilaksanakan Februari 2008. "Mereka tidak sabar ingin jadi ketua dan sekjen, maka dibuatlah kongres yang sebenarnya ilegal," tutur Jacob.
Jacob menilai semua unsur pimpinan SPSI yang membelot ke Sjukur Sarto sebagai "pemberontak". Selain minta MPO segera melakukan PAW (Penggantian Antar Waktu) 6 pengurus DPP yang telah dipecat, Jacob juga memerintahkan DPD melakukan hal yang sama. "Segera adakan Muscab untuk mengganti semua pengurus DPD/DPC yang telah menjadi pemberontak," tuturnya seraya menambahkan DPP segera mencabut SK pengangkatan pengurus DPD dan DPC SPSI yang membelot ke Sjukur Sarto.
Pernyataan sikap
Dalam rapat yang berlangsung hingga menjelang subuh itu, semua DPD K-SPSI yang hadir tidak mengakui Sjukur Sarto sebagai ketua umum DPP KSPSI karena kepemimpinannya diperoleh melalui kongres yang bertentangan dengan konsitusi organisasi. Mereka bertekad tetap menegakkan konstitusi organisasi dengan mendukung pelaksanaan kongres KSPSI ke-7 pada Februari 2008 sesuai keputusan Rakernas SPSI Februari 2007.
Penegasan para ketua DPD K-SPSI itu kemudian dituangkan dalam "pernyataan sikap" sehubungan dengan terpilihnya Sjukur Sarto dalam kongres SPSI di Jakarta akhir Agustus lalu. Pernyataan bersama yang ditandatangani semua ketua DPD itu terdiri dari 4 poin.
Pertama, semua ketua DPD K-SPSI tetap menegakkan konstitusi organisasi.
Kedua, mendukung pelaksanaan kongres VII KSPSI pada Februari 2008 sesuai keputusan Rakernas.
Ketiga, mendukung tindakan tegas DPP memecat 6 pengurus DPP yang terlibat dalam kongres Sjukur Sarto.
Keempat, mendukung DPP untuk tetap menguasai kantor DPP KSPSI di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta.
Tentang kantor DPP SPSI yang kini menjadi "rebutan", Jacob menandaskan bahwa pihaknya tetap menguasai kantor tersebut
Sumber Berita : INOOPOLITIK.COM
