kubu Jacob Nuwawea akan menggugat kepengurusan KSPSI pimpinan Syukur
Sarto ke pengadilan. Mereka menilai kongres luar biasa (KLB) yang
diselenggarakan kubu Syukur mulai Jumat sampai Minggu tidak sah dan
ilegal.
Latief Nasution, Sekjen DPP versi Jacob, Senin kemarin, mengatakan
sudah ada kesepakatan di Rakernas bulan Februari 2007 yang menyatakan
kongres akan diadakan satu tahun kemudian, yakni Februari 2008.
''Tapi kelompok Syukur tidak percaya diri, sehingga tidak mau bersaing
secara sehat di Kongres 2008,'' kata Latief. KSPSI Jacob akan
menyerahkan keabsahan dua kepengurusan DPP ke pengadilan.
''Jadi, tak perlu ada perebutan gedung atau aset-aset lainnya. Kita
serahkan pada hukum, siapa yang berhak berkantor di gedung ini,'' kata
Latief didampingi Ketua Umum Federasi SPSI Tekstil, Sandang dan Kulit,
Alboin Sidabutar, serta Ketua Umum Federasi SP Percetakan, Penerbitan
dan Media Informasi, Ida Ayu Mustikawati.
KLB kubu Syukur diikuti 15 dari 17 Federasi SPSI, dan 25 dari 30 Dewan
Pimpinan Daerah (DPD), serta lebih dari 75 persen pengurus cabang dan
pengurus tingkat perusahaan. Ketua Umum Sarto didampingi Sekjen David
CH. Sebagai Wakil Ketua Umum Atika Karwa.
Demo
Kongres diwarnai demo oleh kubu Jacob Nuwawea. Mantan Menakertrans era
Presiden Megawati itu menolak pelaksanaan kongres.
Untuk pengamanan kongres, Polda Metro Jaya mengerahkan sekitar 1.000
personel. Bahkan, Kapolda Irjen Firman Gani langsung memimpin
pengamanan itu. Wapres Jusuf Kalla yang sedianya membuka KLB pun
akhirnya tidak hadir.
Untuk menunjukkan bahwa KLB merupakan aspirasi dari sebagian besar DPD,
DPC, dan federasi, para peserta membuat surat pernyataan yang isinya
setuju diadakannya perhelatan tertinggi organisasi. Surat pernyataan
diberikan kepada para pendemo kubu Jacob.
Sekretaris DPD KSPSI Jawa Tengah G Hartoyo SH yang menghadiri KLB
mengatakan, kongres kubu Syukur telah memenuhi AD/ART organisasi karena
disetujui sebagian besar dari mereka yang berhak.
Dia berharap, ketua umum yang baru bisa lebih dinamis dalam memajukan
perbaikan kesejahteraan pekerja. Ini penting karena tantangan
masyarakat pekerja ke depan kian berat.
Ketua DPD KSPSI Riau, Hermansyah, menyatakan pihaknya mendukung KLB
agar tidak ada lagi masalah internal di tubuh organisasi.
''Kami ingin pengurus yang baru fokus pada penyelesaian masalah
ketenagakerjaan, bukan lagi pada masalah internal organisasi.''
Syukur yang dihubungi terpisah menyatakan siap menghadapi segala
sesuatu jika kelompok Jacob menggugat KLB. ''Yang jelas, kami sudah
mempersiapkan semua dokumen dan tanggapan dari pengurus pusat,
federasi, DPD, dan pengurus tingkat pusat, selain tanggapan hukum dari
pakar hukum.''(C2,ant-41)
Sumber Berita : INDOPOLITIK.COM
