Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sejak awal didirikan merupakan organisasi pekerja yang independen. Tidak berafiliasi ke partai politik atau menjadi bagian dari parpol tertentu.
Sebagai lembaga, KSPSI tidak dibenarkan dibawa untuk bergabung ke partai politik (parpol). Kalau ada pengurus yang membawa SPSI bergabung ke partai politik, merupakan pelanggaran konstitusi organisasi dan akan mendapat sanksi tegas dari organisasi, tegas Wakil Ketua Umum DPP KSPSI, DR Mathias Tambing, di Jakarta, Selasa (15/7).
Penegasan itu sehubungan dengan adanya pernyataan sikap KSPSI pimpinan Sjukur Sarto yang bergabung ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pekan lalu di Jakarta.
Namun Mathias menegaskan Sjukur Sarto bukan pimpinan KSPSI, sehingga pernyataan sikapnya bergabung ke Partai Hanura itu diyakini tidak akan mempengaruhi pengurus KSPSI di daerah-daerah.
Waketum DPP KSPSI juga mengingatkan fungsionaris dan kader Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) agar tidak membawa KSPSI untuk bergabung ke partai tersebut.
Sekarang memang belum terjadi. Tapi perlu kami ingatkan itu tidak boleh terjadi, tegasnya seraya membenarkan sebagian fungsionaris DPP PPPI berasal dari pengurus DPP KSPSI pimpinan Jacob Nuwa Wea.
Menurut Mathias, sampai sekarang tidak pernah ada satu partai politik pun yang mengklaim KSPSI sebagai bagian dari parpol. Kalau ada pengurus atau anggota SPSI yang menjadi kader partai politik sah-sah saja, tidak bisa dilarang, karena itu hak azasi individu. Namun mereka dilarang membawa KSPSI masuk ke dalam parpol.
Ia memberikan contoh sejumlah kader parpol yang pernah menjadi pengurus DPP KSPSI. Misalnya Agus Sudono (Golkar), Bomer Pasaribu (Golkar), Tosari Wijaya (PPP) dan Jacob Nuwa Wea (PDIP). Tapi mereka tidak pernah membawa KSPSI untuk bergabung ke parpolnya.
Jadi kalau ada seseorang yang mengatasnamakan pengurus KSPSI kemudian membawa organisasi pekerja yang independen ini bergabung ke parpol tertentu, berarti melanggar AD/ART KSPSI. Mereka akan mendapat sanksi tegas dari organisasi, tandas Mathias yang juga salah seorang pengurus DPD Partai Golkar DKI Jakarta.
Sumber Berita : PELITA
