Beberapa pekerja pabrik di kawasan Cikupa dan Balaraja Minggu mengatakan, mereka mengharapkan kepada Dewan Pengupahan setempat untuk membahas UKM berdasarkan pertimbangan yang matang dan
menguntungkan kedua bela pihak pengusaha dan buruh diatas KHL.
"Jika UMK Kabupaten Tangerang setara dengan KHL maka gejolak demo akan terus bergulir karena merupakan hak pekerja yang setiap hari dibebani biaya hidup yang lebih tinggi", kata Suraji (34) seorang pekerja pabrik PT M di kawasan industri Cikupa.
Dia mengatakan, bila Dewan Pengupahan menetapkan UMK tidak memenuhi unsur pertimbangan yang matang, maka tentu membuat pekerja kecewa akibat kebutuhan hidup sehari-hari di Kabupaten Tangerang hampir setara dengan di Jakarta.
Bagi pekerja lajang untuk kebutuhan makan dan minum, transportasi, sewa pemondokan serta biaya keperluan lainnya diatas Rp1,05 juta, maka pertimbangan tersebut layak dijadikan rujukan mendasar.
Pendapat senada juga disampaikan pekerja lain, Yudi Ardian (32) buruh pabrik produksi sepatu di Kecamatan Balaraja dan Misnan Rois (29) buruh pabrik komponen elekronika di Cikupa.
Demikian pula kebutuhan bagi pekerja yang sudah memiliki keluarga tentu lebih tinggi dengan asumsi keperluan keluarga menjadi tanggungjawab yang harus diemban, dan kepada perusahaan pekerja mengharapkan penghasilan bulanan.
Kendati belum ditetapkan UMK, namun pihak terkait seperti pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Tangerang, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat dan pengusaha harus memberikan jaminan kepastian tentang upah yang layak diterima pekerja setiap bulan.
Bila upah yang diterima pekerja di wilayah ini setara dengan diterima buruh di DKI Jakarta, maka gejolak sosial akan dapat diredam miniman mengurangi aksi demo yang dapat memacetkan arus lalu lintas dan mengakibatkan tersendatnya proses produksi pabrik.
Sementara itu, Ketua SPSI Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pembahasan dengan pengusaha dan aparat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyangkut penetapan UMK 2009 mendatang.
Namun rapat pembahasan itu berjalan alot hingga dilanjutkan Kamis (6/11) mendatang karena hasil survey tentang biaya hidup menyangkut komponen seperti sewa rumah, pembayaran air PAM, listrik, telepon yang naik imbas dari naiknya harga BBM.
Menurut dia, pihaknya tetap memegang amanat dari pekerja bahwa upah yang diterima tiap bulan harus diterima secara layak, tentu membuat buruh sejahtera dan pengusaha juga tidak dirugikan.
Sumber Berita : MEDIA INDONESIA
